PONTIANAK—Tahun ini, ribuan buruh Pelabuhan Pontianak akan mendapat kenaikan gaji sebesar 16 persen. Kenaikan gaji tersebut akan mulai diberlakukan efektif per 15 Mei 2011. Keputusan untuk menaikkan gaji ini merupakan hasil kesepakatan semua asosiasi di pelabuhan seperti TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), Gafeksi (Gabungan Forwarder & Ekspedisi Indonesia) dan INSA (asosiasi perusahaan pelayaran Indonesia).“Keputusan ini diambil terkait dengan Mayday (Hari Buruh Sedunia),” kata Ketua Gafeksi Kalbar, Retno Pramudya didampingi Ketua APBMI, Hamdan Godang serta Pengurus TKBM, Ilyas Ahmad dan Iskandar, saat jumpa pers, kemarin.
Kenaikan gaji ini khusus untuk kegiatan bongkar muat eks kapal-kapal jenis BreakBulk Cargo/Curah/Lost Cargo misalnya beras, semen, pupuk, kelontong dan sebagainya. Sementara untuk barang-barang kontainer, sejauh ini belum ada kenaikan.Ada beberapa pertimbangan yang mendasari kenaikan tariff upah buruh bongkar muat dan opp/opt (Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan Tujuan) tersebut. Kenaikan ini sesuai dengan Ketentuan Kemehub Nomor 25 tahun 2002 yang mengatur bahwa tariff bongkar muat atau opp/opt di pelabuhan harus dievaluasi 2 tahun sekali. Sementara, tariff opp/opt di Pelabuhan Pontianak belum pernah ada perubahan sejak 2008. Di sisi lain, kenaikan upah juga didasari oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Kalbar dan inflasi sejak dua tahun terakhir.
Adapun jumlah tenaga kerja opp/opt di pelabuhan sebanyak ribuan orang. Tenaga kerja ini terbagi atas tiga komponen yaitu buruh yang berada dalam palka kapal (700 orang), buruh yang berada di dermaga (300 orang) dan buruh yang berada di lapangan penumpukan atau gudang (1.035 orang).Kenaikan gaji ini dinilai sebagai bentuk perhatian dari kalangan pengusaha, pemilik barang dan toko kepada tenaga kerja pelabuhan. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan para tenaga kerja bongkar muat dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menagih upah sesuai aturan.
Menurut Retno, selama ini sudah banyak laporan dari pengusaha, pedagang dan pengusaha ekspedisi yang mengeluhkan ulah segelintir oknum tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Beberapa oknum diadukan telah menagih upah di atas tarif yang berlaku, dengan cara arogan dan disertai upaya pemaksaan atau pemerasan. “Organisasi bahkan sudah beberapa kali diminta keterangan oleh kepolisian karena adanya indikasi pemerasan oleh oknum ini,” ujarnya. Karena itu, dia mengimbau agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jika masih terjadi, organisasi akan menindak tegas pelaku dan memprosesnya secara hukum. “Kita harapkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan tenaga kerja bisa terus dijalin dengan harmonis karena kedua pihak punya kepentingan yang sama dan saling ketergantungan,” katanya.
Senin, 30 Mei 2011
Penumpang Etihad meningkat 10.6%
JAKARTA: Jumlah penumpang Etihad Airways tumbuh 10,6% menjadi 1,85 juta pada kuartal I/2011 sehingga menyumbang kenaikan pendapatan maskapai yang berpusat di Abu Dhabi ini sebesar 15%. Namun sebaliknya, load factor (tingkat keterisian) penumpang tercatat turun tipis menjadi 72,7% pada kuartal I/2011 dibandingkan dengan load factor kuartal I/2010.
James Hogan, Chief Executive Officer Etihad Airways, mengatakan penurunan load factor ini akibat gejolak politik di Timur Tengah dan gempa bumi di Jepang.
James mengatakan meski load factor penumpang turun tipis, kinerja yang kuat di lalu lintas penumpang dan kargo, ditambah dengan 5,9% pengurangan biaya per kilometer kursi yang tersedia, menghasilkan peningkatan pendapatan 21,2% menjadi US$770 juta pada tahun lalu masih US$635 juta.
Etihad juga berhasil membukukan EBITDA (laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, amortisasi, dan sewa) positif pada kuartal I/2011 untuk pertama kalinya.
“Hasil ini menandai kemajuan Etihad menuju target impas pada 2011 dan profitabilitas pada 2012,” kata James dalam siaran persnya siang ini.
Pendapatan kargo Etihad tumbuh 44% dengan 22% pertumbuhan kapasitas untuk kuartal I/2011.
“Periode Maret menjadi bulan terbaik bagi Etihad Crystal Cargo dari segi pendapatan, jumlah pengiriman, dan tonase angkutan. Pendapatan kami terus tumbuh lebih cepat dari jumlah penumpang, dan berkat kontrol yang ketat terhadap pengeluaran, kami melihat manfaat nyata dalam kinerja kami secara keseluruhan. Ini menandai pertama kalinya kami mencapai EBITDA positif pada kuartal I,” kata James.
Dia menambahkan hasil ini dicapai meskipun ada sejumlah tantangan yang signifikan dalam lingkungan operasi kami. Kuartal ini diisi kekisruhan di sejumlah negara Timur Tengah, yang mengakibatkan lalu lintas lebih rendah ke pasar tersebut. Gempa bumi di Jepang pada awal Maret juga memiliki dampak tersendiri.
“Kemampuan kami untuk menanggapi situasi ini adalah cerminan dari tumbuhnya kedewasaan dan kekuatan yang mendasari bisnis ini,” tutur dia.
James menjelaskan bahwa sejumlah hal yang patut mendapat sorotan dalam kuartal ini mencakup: pertama, berlanjutnya perluasan jaringan, dengan kinerja yang baik dari rute baru Seoul dan Bangalore. Layanan harian baru Abu Dhabi-Male akan dimulai akhir tahun ini.
Kedua, pengumuman peningkatan frekuensi ke sejumlah pasar utama selama 2011, didukung oleh pengiriman lima pesawat penumpang berbadan lebar yang baru yakni tiga untuk jenis A330-300 dan dua B777-300ER , yang ditargetkan pada musim panas 2011.
Ketiga, kemitraan komprehensif Etihad dengan Virgin Blue, dengan peluncuran layanan Sydney-Abu Dhabi dari V Australia pada bulan Maret, akan menawarkan total 27 layanan mingguan antara Abu Dhabi dan Australia, seiring dengan codesharing bercakupan luas dan program frequent flyer yang saling mendukung.
Keempat, peluncuran 'Essential Abu Dhabi', sebuah kampanye pemasaran yang dirancang untuk mempromosikan Emirat sebagai tujuan utama turis dan MICE.
Kelima, layanan kapal kargo baru termasuk Johannesburg, Amsterdam dan Kabul, serta penambahan frekuensi layanan kargo ke Nairobi dan Erbil seiring meningkatnya permintaan.
Keenam, permintaan layanan kargo yang kuat di Eropa dan Amerika, mencerminkan kondisi makro-ekonomi yang lebih sehat di kedua area tersebut.
Ketujuh, aktivasi program untuk mendukung para tamu Etihad yang terpengaruh oleh keruhnya situasi di Mesir dan pasar Timur Tengah lainnya, serta oleh gempa di Jepang.
“Harga bahan bakar akan menjadi tantangan besar bagi industri penerbangan tahun ini, tetapi saya senang melaporkan bahwa Etihad telah mengamankan lebih dari 75% kebutuhan bahan bakar untuk 2011,” tuturnya.Etihad Airways adalah maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab. Etihad Airways kini menawarkan penerbangan ke 66 destinasi di Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Afrika, Australia, dan Asia. Dari Jakarta, Etihad menawarkan layanan nonstop ke Abu Dhabi setiap hari dengan pesawat Boeing 777-300 atau Airbus A330 yang menawarkan pilihan kelas Pearl Business dan Coral Economy.
Kapal asing masih marak masuk ZEEI
MEDAN-Nelayan dan pengusaha perikanan di Belawan mengeluhkan aktivitas kapal ikan asing yang hingga kini diduga masih gencar menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
“Praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing diperkirakan masih sering terjadi di sekitar perairan Selat Malaka,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) RB Sihombing. Menurut dia, penangkapan ikan secara ilegal oleh sejumlah kapal ikan asing di ZEEI menjadi penyebab merosotnya volume hasil tangkapan ikan dan udang nelayan di Belawan dan sekitarnya.
Aksi pencurian ikan oleh kapal asing justru terjadi di tengah merosotnya hasil tangkapan ikan nelayan dalam negeri akibat cuaca buruk dan terbatasnya jumlah kapal yang mampu menjangkau perairan ZEEI,terutama di sekitar Selat Malaka. Kapal ikan nelayan asing yang diperkirakan sebagian besar milik pengusaha Malaysia dan Thailand tersebut umumnya dilengkapi sarana teknologi modern dan mampu beroperasi di tengah ombak besar. Dikatakannya,dari 450 unit lebih kapal ikan di Gabion Belawan yang sebelumnya beroperasi, kini hanya tinggal sekitar 300 unit kapal ikan lagi yang masih melaut.
”Kapal-kapal ikan asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia harus diberi sanksi tegas, sehingga menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggaran bidang perikanan,” ucap Sihombing. Dia juga berharap aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan yang bertanggung jawab dalam hal ini bisa bertindak tegas terhadap masuknya kapal nelayan asing ke Perairan Selat Malaka. “Selama ini saya perhatikan penangkapan kapal nelayan asing oleh petugas PSDKP Belawan tindak ditindak tegas.
Artinya, kapan dan hasil tangkapan saja yang di tahan sedangkan nahkoda dan anak buah kapal di lepas,” pungkasnya. Sementara itu,Kepala Operasional PSDKP Belawan, Poniman, menilai tudingan tersebut tidak mendasar. Dia mengungkapkan, sejak awal tahun hingga saat ini sudah banyak kapal asing yang mereka amankan. Namun tetap saja ada tanggapan dari beberapa segilintir orang yang menuding PSDKP telah melakukan kecurangan atau melepas kapal asing yang masuk ke perairan laut Belawan. “Saya membantah pernyataan yang dikeluarkan oleh segelintir orang,”tandasnya.
Dia menjamin seluruh petugas PSDKP terus berupaya melakukan operasi atau patroli di perairan laut Belawan untuk mengurangi kapal asing yang menangkap hasil kekayaan laut Indonesia. “Kami setiap hari melakukan operasi untuk mengamankan perairan laut Belawan dari kapal-kapal asing yang mencuri ikan di sana,” tandasnya.
4 Kapal Ikan Asal Sibolga Ditahan Polair Aceh Singkil
Sibolga, (Analisa)
Empat kapal miliki pengusaha perikanan di Kota Sibolga kembali ditangkap aparat Polair Aceh Singkil di perbatasan laut Sibolga-Aceh Singkil pada 5 Mei 2011. Keempat kapal itu, 3 unit jenis pukat cincin diantaranya KM Setia Jaya, KM Surya Abadi, KM Karya Utama dan 1 kapal jenis bagan boat bermerek KM Horizon Sembilan.
Menanggapi penangkapan keempat kapal ikan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Pukat Cincin (APPC) Sibolga/Tapteng, Kastamansyah Hutabarat menyesalkan tindakan aparat Polair Aceh Singkil yang menindak 4 unit kapal asal Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah itu.
"Informasi kita peroleh, keempat kapal tangkap ikan itu tengah beroperasi mengambil hasil laut di kawasan perairan Pulau Pinang dan Pulau Banyak tepatnya di daerah perbatasan laut Sibolga-Aceh Singkil berkisar pukul 01.00 WIB hingga 05.00 WIB. Kebijakan yang dilakukan aparat Polair Aceh Singkil ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Sebab, nelayan juga rakyat Indonesia, bukan kapal berbendera asing," ungkapnya di Sibolga, Rabu (11/5).
Dikatakan, saat penangkapan berlangsung dalam waktu berbeda, namun hari yang sama. Oknum aparat Polair tersebut tidak dapat memberikan surat penangkapan, padahal surat dokumen lengkap, namun keempat kapal hingga saat ini masih diamankan pihak keamanan laut Aceh Singkil.
"Saya kecewa dengan tindakan oknum aparat Polair di Aceh Singkil tersebut, mereka menangkap 4 kapal milik pengusaha perikanan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng tanpa memberikan surat penangkapan. Apa kira-kira kesalahan kapal pun hingga saat ini belum ada jawaban apapun dari Polair Aceh Singkil," ujarnya.
Sesuai statement yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr Ir Fadel Muhammad ketika melakukan kunjungan kerja ke Kota Sibolga dan Tapteng, dinilai tidak digubris oleh oknum aparat keamanan laut di setiap daerah. Yang menyebutkan, "Agar laut di setiap daerah di wilayah Indonesia jangan ada lagi yang ‘dikapling atau dikotak-kotakan’ oleh aparat-aparat terkait.
Menurut Menteri, tugas utama yang harus dilakukan oleh aparat keamanan khususnya keamanan laut yakni menangkap kapal asing yang bertujuan mencuri hasil laut di daerah nusantara.
Kapal Asing
"Jadi, sepertinya apa yang dikatakan Pak Menteri Keluatan dan Perikanan belum lama ini, supaya laut tidak dikapling-kapling serta seyogianya aparat yang bertugas di laut itu lebih mengutamakan mengejar kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia, bukan kapal-kapal berbendera Indonesia sendiri. Sementara, kapal kita itu lengkap dokumennya," ketusnya.
Ironisnya lagi, sambung Kastamansyah, tindakan oknum aparat penegak hukum di laut itu seperti membuat daerah tersebut bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Akibat tindakan yang dilakukan oknum aparat itu, menurut Kastamasyah, sejumlah kapal-kapal nelayan milik pengusaha di Kota Sibolga dan Tapteng meskipun memiliki dokumen yang lengkap, namun tetap merasa cemas dan takut untuk beroperasi menangkap hasil laut di daerah tersebut.
"Kita berharap Menteri Kelautan dan Perikanan dapat mengambil kebijakan yang tegas, agar para nelayan di setiap daerah tidak ‘dihantui’ rasa cemas. Terkait penangkapan kapal-kapal milik penguasaha perikanan di Kota Sibolga dan Tapteng, kami mengharapkan pihak-pihak terkait dapat memberi penjelasan yang lengkap secepatnya," harapnya.
Jika perlu, tegas dia lagi, oknum aparat Polair tersebut membuat surat penangkapan, bila hendak diamankan.
Hal itu guna kenyamanan para nelayan yang hendak berlayar di laut. "Boleh jadi, disangka aparat keamanan laut, ternyata gadungan (perompak-red). Alhasil, ikan dan kapal pun turut melayang," keluh Kastamasyah.
Top Event Gathering Anniversary ke-15 Smart FM Network Indonesi
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad, menegaskan akan mengurangi anggaran jika daerah masih memberlakukan retribusi bagi nelayan.
AL itu disampaikan dalam acara Top Event Gathering Anniversary ke-15 Smart FM Network Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Medan, Senin (23/5) lalu.
Penghapusan retribusi itu sendiri sudah diberlakukan sejak Ia menjabat tiga minggu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kalau retribusi untuk nelayan masih ada, sanksinya anggaran akan dikurangi,” tegasnya.
Penghapusan retribusi sudah disampaikan melalui surat edaran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Fadel juga menjelaskan, pihaknya sudah memanggil Dirjen Tangkap KKP agar menghapuskan retribusi yang tertuang dalam PHP sebesar 114 persen.
Turut hadir dalam acara tersebut, akademisi dan praktisi bisnis asal Indonesia yang juga guru besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Berdasar laporan dari nelayan, dengan dihapusnya retribusi itu para nelayan bisa menghemat Rp2 juta per bulan. “Selain itu, pemerintah akan menganggarkan Rp1 miliar untuk kesejahteraan pada 2012 yang digunakan untuk pemberian beasiswa kepada anak para nelayan dan perbaikan kapal nelayan yang memiliki kapasitas minimal 30 ton, perbaikan rumah nelayan dan lainnya,” paparnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan produksi ikan yang akhirnya meningkatkan income buat nelayan. “Saat ini target produksi ikan secara nasional pada 2012 sebanyak 12,2 juta ton. Jika dibanding tahun sebelumnya, produksi ikan pada 2010 tercatat 10,83 juta ton dan pada 2009 sebanyak 10,65 juta ton. Sementara nilai ekspor ikan pada 2010 mencapai US$2,66 miliar atau naik dibanding 2009 yang hanya US$2,46 miliar atau mencapai 8,05 persen. Pemasaran ekspor terbaru akan dilakukan ke Timur Tengah,” jelas Fadel.
Sementara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian saat sesi tanya jawab menyatakan, di Medan masih ada retribusi yang diberlakukan untuk nelayan. Retribusi yang diberlakukan berupa PHP sebesar 114 persen untuk nelayan tangkap.
“Saya mendengar masih akan direvisi oleh Dirjen Tangkap KKP, tapi kata menteri tadi sudah dihapus. Kita meminta agar ditindak lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Rhenald Kasali turut menambahkan agar para nelayan dan petani sejahtera, yang harus dilakukan pemerintah yakni meningkatkan income mereka. “Bagi saya, bukan dengan memberikan BLT kepada mereka. Tapi meningkatkan income dengan meningkatkan harga jual,” harapnya.
AL itu disampaikan dalam acara Top Event Gathering Anniversary ke-15 Smart FM Network Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Medan, Senin (23/5) lalu.
Penghapusan retribusi itu sendiri sudah diberlakukan sejak Ia menjabat tiga minggu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kalau retribusi untuk nelayan masih ada, sanksinya anggaran akan dikurangi,” tegasnya.
Penghapusan retribusi sudah disampaikan melalui surat edaran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Fadel juga menjelaskan, pihaknya sudah memanggil Dirjen Tangkap KKP agar menghapuskan retribusi yang tertuang dalam PHP sebesar 114 persen.
Turut hadir dalam acara tersebut, akademisi dan praktisi bisnis asal Indonesia yang juga guru besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Berdasar laporan dari nelayan, dengan dihapusnya retribusi itu para nelayan bisa menghemat Rp2 juta per bulan. “Selain itu, pemerintah akan menganggarkan Rp1 miliar untuk kesejahteraan pada 2012 yang digunakan untuk pemberian beasiswa kepada anak para nelayan dan perbaikan kapal nelayan yang memiliki kapasitas minimal 30 ton, perbaikan rumah nelayan dan lainnya,” paparnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan produksi ikan yang akhirnya meningkatkan income buat nelayan. “Saat ini target produksi ikan secara nasional pada 2012 sebanyak 12,2 juta ton. Jika dibanding tahun sebelumnya, produksi ikan pada 2010 tercatat 10,83 juta ton dan pada 2009 sebanyak 10,65 juta ton. Sementara nilai ekspor ikan pada 2010 mencapai US$2,66 miliar atau naik dibanding 2009 yang hanya US$2,46 miliar atau mencapai 8,05 persen. Pemasaran ekspor terbaru akan dilakukan ke Timur Tengah,” jelas Fadel.
Sementara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian saat sesi tanya jawab menyatakan, di Medan masih ada retribusi yang diberlakukan untuk nelayan. Retribusi yang diberlakukan berupa PHP sebesar 114 persen untuk nelayan tangkap.
“Saya mendengar masih akan direvisi oleh Dirjen Tangkap KKP, tapi kata menteri tadi sudah dihapus. Kita meminta agar ditindak lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Rhenald Kasali turut menambahkan agar para nelayan dan petani sejahtera, yang harus dilakukan pemerintah yakni meningkatkan income mereka. “Bagi saya, bukan dengan memberikan BLT kepada mereka. Tapi meningkatkan income dengan meningkatkan harga jual,” harapnya.
Boediono Tak Rela ABK RI Kerja di Kapal Nelayan Asing
Jakarta - Wakil Presiden Boediono menekankan perlunya pembukaan lebih luas lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Wapres tidak rela para tenaga kerja Indonesia menjadi ABK kapal-kapal nelayan berbendera asing yang menangkap ikan di Indonesia.
"Saya tidak rela kalau anak-anak kita hanya jadi awak kapal asing dan menangkap ikan di Indonesia, bukan itu yang kita inginkan, harus nantinya menjadi, paling tidak awak kapal, kapal kita sendiri," kata Wapres.
Hal itu disampaikan Boediono saat Meluncurkan Bursa Tenaga Kerja Internasional Kelautan dan Perikanan hasil kerjasama tiga kementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Perhubungan) di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2011).
"Saya kira kalau mau di luar silakan, baik sekali, tetap jangan dibatasi, tetapi cita-cita kita begitu, awak kapal mengawaki kapal-kapal nasional, awak kapal ini nanti mempunyai kapal-kapal sendiri untuk memanfaatkan sumber daya alam kita," imbuh Boediono.
Lebih baik lagi, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, apabila para tenaga kerja itu menjadi pengusaha di bidang kelautan dan perikanan, bukan lagi ABK. Namun, mereka harus mendapatkan terlebih dahulu pekerjaan atau profesi di bidang tersebut.
Wapres menyambut baik dibukanya bursa kerja kelautan dan perikanan yang baru pertamakali diadakan di Indonesia ini. Ia berharap, bursa kerja itu menjadi even tahunan sehingga bisa menjaring lebih banyak lagi pencari kerja.
Boediono berharap, selalu ada evaluasi dari penyelenggaraan bursa kerja tersebut, seperti misalnya apakah lowongan kerja yang dibuka sudah sesuai dengan standar yang diminta pengusaha. Selain itu, harus jaminan kontrak kerja yang jelas antara para pelamar dengan perusahaan.
"Nantinya harus ada itu. Kalau kita lepas anak-anak kita tanpa ada kontrak kerja yang minimal yang mereka bisa pegang itu, ya, kurang baik juga. Jadi harus ada kesepakatan minimum apa itu perlindungan," ucap Wapres.
"Saya tidak rela kalau anak-anak kita hanya jadi awak kapal asing dan menangkap ikan di Indonesia, bukan itu yang kita inginkan, harus nantinya menjadi, paling tidak awak kapal, kapal kita sendiri," kata Wapres.
Hal itu disampaikan Boediono saat Meluncurkan Bursa Tenaga Kerja Internasional Kelautan dan Perikanan hasil kerjasama tiga kementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Perhubungan) di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2011).
"Saya kira kalau mau di luar silakan, baik sekali, tetap jangan dibatasi, tetapi cita-cita kita begitu, awak kapal mengawaki kapal-kapal nasional, awak kapal ini nanti mempunyai kapal-kapal sendiri untuk memanfaatkan sumber daya alam kita," imbuh Boediono.
Lebih baik lagi, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, apabila para tenaga kerja itu menjadi pengusaha di bidang kelautan dan perikanan, bukan lagi ABK. Namun, mereka harus mendapatkan terlebih dahulu pekerjaan atau profesi di bidang tersebut.
Wapres menyambut baik dibukanya bursa kerja kelautan dan perikanan yang baru pertamakali diadakan di Indonesia ini. Ia berharap, bursa kerja itu menjadi even tahunan sehingga bisa menjaring lebih banyak lagi pencari kerja.
Boediono berharap, selalu ada evaluasi dari penyelenggaraan bursa kerja tersebut, seperti misalnya apakah lowongan kerja yang dibuka sudah sesuai dengan standar yang diminta pengusaha. Selain itu, harus jaminan kontrak kerja yang jelas antara para pelamar dengan perusahaan.
"Nantinya harus ada itu. Kalau kita lepas anak-anak kita tanpa ada kontrak kerja yang minimal yang mereka bisa pegang itu, ya, kurang baik juga. Jadi harus ada kesepakatan minimum apa itu perlindungan," ucap Wapres.
Tenaga Perikanan RI Belum Penuhi Standar
MEDAN- Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad, mengatakan permintaan tenaga kerja di bidang kelautan perikanan sangat tinggi untuk menempati berbagai posisi, seperti tenaga teknis di kapal tanker, kapal ikan dan bidang pekerjaan lainnya menjadi pelaut.
Sayangnya, imbuh dia, tenaga asal Indonsia banyak yang ditolak oleh sejumlah Negara, karena standarisasinya yang jauh dibawa rata-rata Eropa. "Agar para pekerja di bidang kelautan dan perikanan Indonesia bisa menembus Eropa, maka perlu sebuah terobosan baru dan pendidikan khusus untuk itu. Salah satunya memasukkan kurikulum pendidikan di setiap kampus yang memiliki mata pelajaran tersebut," kata Fadel.
Ini dilakukan, untuk menyatukan visi dan misi mengabulkan permintaan pasar begitu besar di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu perlu dibuat sebuah konsep bagaimana cara penerapan kurikulum yang baik, agar para tenaga kerja Indonesia bisa masuk dalam standardisasi international.
“Saya sudah undang menteri Pendidikan, para rektor se Indonesia. Mudah-mudahan ke depan tenaga kerja kita memenuhi kualifikasi international,” harapnya.
Sayangnya, imbuh dia, tenaga asal Indonsia banyak yang ditolak oleh sejumlah Negara, karena standarisasinya yang jauh dibawa rata-rata Eropa. "Agar para pekerja di bidang kelautan dan perikanan Indonesia bisa menembus Eropa, maka perlu sebuah terobosan baru dan pendidikan khusus untuk itu. Salah satunya memasukkan kurikulum pendidikan di setiap kampus yang memiliki mata pelajaran tersebut," kata Fadel.
Ini dilakukan, untuk menyatukan visi dan misi mengabulkan permintaan pasar begitu besar di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu perlu dibuat sebuah konsep bagaimana cara penerapan kurikulum yang baik, agar para tenaga kerja Indonesia bisa masuk dalam standardisasi international.
“Saya sudah undang menteri Pendidikan, para rektor se Indonesia. Mudah-mudahan ke depan tenaga kerja kita memenuhi kualifikasi international,” harapnya.
Langganan:
Postingan (Atom)