Senin, 30 Mei 2011

Top Event Gathering Anniversary ke-15 Smart FM Network Indonesi

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad, menegaskan akan mengurangi anggaran jika daerah masih memberlakukan retribusi bagi nelayan.
AL itu disampaikan dalam acara Top Event Gathering Anniversary ke-15 Smart FM Network Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Medan, Senin (23/5) lalu.
Penghapusan retribusi itu sendiri sudah diberlakukan sejak Ia menjabat tiga minggu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kalau retribusi untuk nelayan masih ada, sanksinya anggaran akan dikurangi,” tegasnya.
Penghapusan retribusi sudah disampaikan melalui surat edaran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Fadel juga menjelaskan, pihaknya sudah memanggil Dirjen Tangkap KKP agar menghapuskan retribusi yang tertuang dalam PHP sebesar 114 persen.
Turut hadir dalam acara tersebut, akademisi dan praktisi bisnis asal Indonesia yang juga guru besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Berdasar laporan dari nelayan, dengan dihapusnya retribusi itu para nelayan bisa menghemat Rp2 juta per bulan. “Selain itu, pemerintah akan menganggarkan Rp1 miliar untuk kesejahteraan pada 2012 yang digunakan untuk pemberian beasiswa kepada anak para nelayan dan perbaikan kapal nelayan yang memiliki kapasitas minimal 30 ton, perbaikan rumah nelayan dan lainnya,” paparnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan produksi ikan yang akhirnya meningkatkan income buat nelayan. “Saat ini target produksi ikan secara nasional pada 2012 sebanyak 12,2 juta ton. Jika dibanding tahun sebelumnya, produksi ikan pada 2010 tercatat 10,83 juta ton dan pada 2009 sebanyak 10,65 juta ton. Sementara nilai ekspor ikan pada 2010 mencapai US$2,66 miliar atau naik dibanding 2009 yang hanya US$2,46 miliar atau mencapai 8,05 persen. Pemasaran ekspor terbaru akan dilakukan ke Timur Tengah,” jelas Fadel.
Sementara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian saat sesi tanya jawab menyatakan, di Medan masih ada retribusi yang diberlakukan untuk nelayan. Retribusi yang diberlakukan berupa PHP sebesar 114 persen untuk nelayan tangkap.
“Saya mendengar masih akan direvisi oleh Dirjen Tangkap KKP, tapi kata menteri tadi sudah dihapus. Kita meminta agar ditindak lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Rhenald Kasali turut menambahkan agar para nelayan dan petani sejahtera, yang harus dilakukan pemerintah yakni meningkatkan income mereka. “Bagi saya, bukan dengan memberikan BLT kepada mereka. Tapi meningkatkan income dengan meningkatkan harga jual,” harapnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar